HTTP://MYFIKR.WORDPRESS.COM

Indonesia adalah sorga luar biasa ramah bagi perokok,
tapi tempat siksa tak tertahankan bagi orang yang tak merokok,

Di sawah petani merokok,
di pabrik pekerja merokok,
di kantor pegawai merokok,
di kabinet menteri merokok,
di reses parlemen anggota DPR merokok,
di Mahkamah Agung yang bergaun toga merokok,
hansip-bintara-perwira nongkrong merokok,
di perkebunan pemetik buah kopi merokok,
di perahu nelayan penjaring ikan merokok,
di pabrik petasan pemilik modalnya merokok,
di pekuburan sebelum masuk kubur orang merokok,

Indonesia adalah semacam firdaus-jannatu-na’im
sangat ramah bagi perokok,
tapi tempat siksa kubur hidup-hidup bagi orang yang tak merokok,

Di balik pagar SMU murid-murid mencuri-curi merokok,
di ruang kepala sekolah ada guru merokok,
di kampus mahasiswa merokok,
di ruang kuliah dosen merokok,
di rapat POMG orang tua murid merokok,
di perpustakaan kecamatan ada siswa bertanya
apakah ada buku tuntunan cara merokok,

Di angkot Kijang penumpang merokok,
di bis kota sumpek yang berdiri yang duduk
orang bertanding merokok,
di loket penjualan karcis orang merokok,
di kereta api penuh sesak orang festival merokok,
di kapal penyeberangan antar pulau penumpang merokok,
di andong Yogya kusirnya merokok,
sampai kabarnya kuda andong minta diajari pula merokok,

Negeri kita ini sungguh nirwana
kayangan para dewa-dewa bagi perokok,
tapi tempat cobaan sangat berat
bagi orang yang tak merokok,

Rokok telah menjadi dewa, berhala, tuhan baru,
diam-diam menguasai kita,

Di pasar orang merokok,
di warung Tegal pengunjung merokok,
di restoran di toko buku orang merokok,
di kafe di diskotik para pengunjung merokok,

Bercakap-cakap kita jarak setengah meter
tak tertahankan asap rokok,
bayangkan isteri-isteri yang bertahun-tahun
menderita di kamar tidur
ketika melayani para suami yang bau mulut
dan hidungnya mirip asbak rokok,

Duduk kita di tepi tempat tidur ketika dua orang bergumul
saling menularkan HIV-AIDS sesamanya,
tapi kita tidak ketularan penyakitnya.
Duduk kita disebelah orang yang dengan cueknya
mengepulkan asap rokok di kantor atau di stopan bus,
kita ketularan penyakitnya.
Nikotin lebih jahat penularannya
ketimbang HIV-AIDS,

Indonesia adalah sorga kultur pengembangbiakan nikotin paling subur di dunia,
dan kita yang tak langsung menghirup sekali pun asap tembakau itu,
Bisa ketularan kena,

Di puskesmas pedesaan orang kampung merokok,
di apotik yang antri obat merokok,
di panti pijat tamu-tamu disilahkan merokok,
di ruang tunggu dokter pasien merokok,
dan ada juga dokter-dokter merokok,

Istirahat main tenis orang merokok,
di pinggir lapangan voli orang merokok,
menyandang raket badminton orang merokok,
pemain bola PSSI sembunyi-sembunyi merokok,
panitia pertandingan balap mobil,
pertandingan bulutangkis,
turnamen sepakbola
mengemis-ngemis mencium kaki sponsor perusahaan rokok,

Di kamar kecil 12 meter kubik,
sambil ‘ek-’ek orang goblok merokok,
di dalam lift gedung 15 tingkat
dengan tak acuh orang goblok merokok,
di ruang sidang ber-AC penuh,
dengan cueknya,
pakai dasi,
orang-orang goblok merokok,

Indonesia adalah semacam firdaus-jannatu-na’im
sangat ramah bagi orang perokok,
tapi tempat siksa kubur hidup-hidup
bagi orang yang tak merokok,

Rokok telah menjadi dewa, berhala, tuhan baru,
diam-diam menguasai kita,

Di sebuah ruang sidang ber-AC penuh,
duduk sejumlah ulama terhormat merujuk
kitab kuning dan mempersiapkan sejumlah fatwa.
Mereka ulama ahli hisap.
Haasaba, yuhaasibu, hisaaban.
Bukan ahli hisab ilmu falak,
tapi ahli hisap rokok.
Di antara jari telunjuk dan jari tengah mereka
terselip berhala-berhala kecil,
sembilan senti panjangnya,
putih warnanya,
ke mana-mana dibawa dengan setia,
satu kantong dengan kalung tasbih 99 butirnya,

Mengintip kita dari balik jendela ruang sidang,
tampak kebanyakan mereka
memegang rokok dengan tangan kanan,
cuma sedikit yang memegang dengan tangan kiri.
Inikah gerangan pertanda
yang terbanyak kelompok ashabul yamiin
dan yang sedikit golongan ashabus syimaal?

Asap rokok mereka mengepul-ngepul di ruangan AC penuh itu.
Mamnu’ut tadkhiin, ya ustadz.
Laa tasyrabud dukhaan, ya ustadz.
Kyai, ini ruangan ber-AC penuh.
Haadzihi al ghurfati malii’atun bi mukayyafi al hawwa’i.
Kalau tak tahan,
Di luar itu sajalah merokok.
Laa taqtuluu anfusakum.

Min fadhlik, ya ustadz.
25 penyakit ada dalam khamr.
Khamr diharamkan.
15 penyakit ada dalam daging khinzir (babi).
Daging khinzir diharamkan.
4000 zat kimia beracun ada pada sebatang rokok.
Patutnya rokok diapakan?

Tak perlu dijawab sekarang, ya ustadz.
Wa yuharrimu ‘alayhimul khabaaith.
Mohon ini direnungkan tenang-tenang,
karena pada zaman Rasulullah dahulu,
sudah ada alkohol,
sudah ada babi,
tapi belum ada rokok.

Jadi ini PR untuk para ulama.
Tapi jangan karena ustadz ketagihan rokok,
Lantas hukumnya jadi dimakruh-makruhkan,
jangan,

Para ulama ahli hisap itu terkejut mendengar perbandingan ini.
Banyak yang diam-diam membunuh tuhan-tuhan kecil yang kepalanya berapi itu,
yaitu ujung rokok mereka.
Kini mereka berfikir.
Biarkan mereka berfikir.
Asap rokok di ruangan ber-AC itu makin pengap,
dan ada yang mulai terbatuk-batuk,

Pada saat sajak ini dibacakan malam hari ini,
sejak tadi pagi sudah 120 orang di Indonesia mati karena penyakit rokok.
Korban penyakit rokok
lebih dahsyat ketimbang korban kecelakaan lalu lintas,
lebih gawat ketimbang bencana banjir,
gempa bumi dan longsor,
cuma setingkat di bawah korban narkoba,

Pada saat sajak ini dibacakan,
berhala-berhala kecil itu sangat berkuasa di negara kita,
jutaan jumlahnya,
bersembunyi di dalam kantong baju dan celana,
dibungkus dalam kertas berwarni dan berwarna,
diiklankan dengan indah dan cerdasnya,

Tidak perlu wudhu atau tayammum menyucikan diri,
tidak perlu ruku’ dan sujud untuk taqarrub pada tuhan-tuhan ini,
karena orang akan khusyuk dan fana
dalam nikmat lewat upacara menyalakan api
dan sesajen asap tuhan-tuhan ini,

Rabbana,
beri kami kekuatan menghadapi berhala-berhala ini.

Demokrasi saat ini disebut-sebut indikator perkembangan politik suatu negara. Negara yang demokratis diinterpretasikan bahwa negara tersebut telah selangkah menuju arah kemajuan. Ini merupakan stigma yang cukup berkembang di negara-negara dunia ketiga sehingga cukup banyak sekarang negara yang mulai beralih ideologi menuju demokrasi. Yang menarik untuk dibahas yaitu jika demokrasi merupakan salah satu indikator perkembangan suatu negara, bagaimana sebenarnya korelasi antara demokrasi dengan pertumbuhan ekonomi. Mengaitkan ini penting agar di dapat suatu deskripsi mengenai apa prasyarat menuju demokrasi dan apa prasyarat agar negara mengalami pertumbuhan ekonomi.

S.M. Lipset, seorang ahli sosiologi politik Amerika, memberikan perspektif bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat bagi terbukanya peluang demokratisasi di masa mendatang. Tanpa ada pertumbuhan ekonomi, sulit terciptanya pemerintahan dan masyarakat yang demokratis. Menurut lipset, pertumbuhan ekonomi akan membawa ke arah modernisasi. Hal inilah yang akanmendorong masyarakat sipil lebih terorganisir dan kritis, inilah salah satu prasyarat unsur menuju demokrasi. Akan tetapi, dalam perkembangannya muncul antitesis terhadap pernyataan Lipset ini karena ternyata ada beberapa negara yang tidak menunjukkan pertumbuhan ekonomi tetapi tingkat partisipasi masyarakat dalam politik (demokrasi) amat bagus, misalnya, India. Dan ada juga negara yang pertumbuhan ekonomi yang baik sejak dahulu, tetapi tidak menunjukkan pergerakkan ke arah demokrasi, misalnya negara-negara sosialis dahulu.

Di satu sisi ternyata ada postulat yang mengatakan bahwa demokrasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini busa dilihat karena dengan demokrasi maka hak-hak pribadi menjadi terjamin, sehingga mampu mendorong investasi secara optimal. Selain itu Prof. Amartya Sen menganggap bahwa demokrasi merupakan syarat untuk menuju pertumbuhan ekonomi. Bagi Amartya Sen, hakikat pembangunan adalah kebebasan. Ini bisa dicapai bila demokrasi benar-benar diterapkan. Selain Sen juga mengungkapkan pemerintahan yang demokratis cenderung lebih tanggap terhadap masalah-masalah rakyatnya. Hal ini karena dengan demokrasi rakyat memiliki hak untuk mencabut kekuasaan pemerintah, sementara itu pemerintah harus mengakomodir kepentingan rakyat agar legitimasi kekuasaannya tidak hilang.

Korelasi antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi memang menjadi perdebatan yang panjang. Pada tahun 1970-an dan 1990-an negara-negara industri baru dengan pertumbuhan ekonomi baik sebagian besar dari negara otoriter. Misalnya Venezuela, Cina, negara-negara Timur Tengah, dan lainnya. Sementara di India misalnya dengan tingkat partisipasi rakyat tinggi tetapi ekonomi sulit berkembang saat itu. Jika dilihat dari dinamika sekarang maka kami melihat bahwa demokrasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang cukup bermakna jika dalam waktu jangka panjang. Hal ini karena dengan jangka panjang maka peluang terbentuknya stabilitas serta berkembangnya empat modal demokrasi semakin terbuka. Empat modal itu yakni physical capital, human capital, social capital, dan political capital. Akan tetapi jika hanya dalam jangka pendek maka demokrasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan yang tidak terlalu tampak, bahkan cenderung diinterpretasi dengan kesemrawutan dan ketidakteraturan.

Konsep birokrasi sebenarnya telah ada sejak lama. Salah satu tokoh yang cukup terkenal akan pemikiran mengenai birokrasi yakni seorang sosiolog dari Jerman, Max Weber. Konsep Birokrasi menurut Weber merupakan organisasi yang berprinsip rasionalitas dengan mengedepankan mekanisme sosial untuk mencapai efisiensi yang maksimum. Weber menekankan akan adanya konsep ideal mengenai birokrasi modern. Konsep ideal birokrasi tersebut dibangun atas prinsp “rasionalitas” yang harus tercermin dalam pembagian tugas/ wewenang yang jelas, perekrutan SDM melalui kualifikasi teknis, dan standarisasi kerja. Ini semua dilakukan supaya menghasilkan birokrasi yang efisien.

Rasionalitas dan efisien merupakan dua konsep yang ditekankan Weber dalam birokrasi. Dalam urusan birokrasi , harus dijalankan dengan tindakan rasionalitas agar tercipta proses yang efsien. Birokrasi harus melihat secara rasio akan keseimbangan antara pegawai profesional dan pelayanan, anggaran dan sarana, mekanisme kerja dengan jumlah pegawai dan lain sebagainya yang semuanya harus berkorelasi dengan baik.

Akan tetapi perlu diperhatikan juga yakni untuk mewujudkan birokrasi yang efisien, ternyata tidak terpaku dengan rasionalitas saja. Ini sebab birokrasi merupakan produk yang tidak terpaku dalam satu konsep tertentu saja. Konsep birokrasi, yang merupakan alat untuk menyelesaikan persoalan, merupakan konsep yang dinamis. Birokrasi merupakan produk kultural yang harus disesuaikan dahulu dengan situasi dan tempat. Sebagai contoh, hierarki dalam birokrasi merupakan konsep yang dinamis. Ia tergantung akan kebutuhan masing-masing tempat dan situasi. Yang ditekankan bukan banyak sedikitnya susunan hirarki yang ada, tetapi lebih kepada proses nantinya.

Maka selain rasionalitas perlu juga akan birokrasi yang berorientasi kepada kemanusiaan. Birokrasi yang humanis, yang mendekatkan diri kepada manusia, mutlak juga diperlukan guna membangun efisiensi serta efektifitas peran birokrasi. Membumikan rasio yang berpaku pada naluri humanis merupakan dasar yang tepat untuk mendekatkan birokrasi pada yang membutuhkannya. Tidak melulu terpaku akan “angka” dalam melihat dan menyelesaikan persoalan. Sehingga nantinya birokrasi tidak hanya menjadi sekedar konseptual belaka, tetapi juga mampu meneropong dan terjun ke daratan praktis di lapangan nyata. Mampu menjawab persoalan tanpa mencipta persoalan.

Desa Kutaja, Sukabumi, Jawa Barat menjadi daerah yang terpilih oleh LKMer’s untuk menjadi objek penyelenggaraan kegiatan Baksospen (Bakti Sosial dan Pendidikan) 2008. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 25-28 Desember, tepatnya di RW 03 ,Desa Kutajaya membawa berbagai pengalaman dan pengetahuan baru di benak masing-masing teman panitia.

Menarik bila kita coba berbagi pengalaman melalui ulasan bagaimana struktur tatanan masyarakat Desa Kutajaya baik itu dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, politik maupun yang lainnya. Dengan mengulas beberapa aspek tadi diharap kita mampu mendapat deskripsi tatanan desa Kutajaya itu sendiri. Bukan hanya mendapat deskripsi mengenai fisik tetapi juga non-fisik. Dalam kesempatan kali ini penulis akan memfokuskan bagaimana sebenarnya aspek budaya yang ada dalam struktur masyarakat Desa Kutajaya.

Dalam Masyarakat Desa Kutajaya, etnis yang dominan merupakan penduduk asli daerah Sukabumi, Jawa Barat. Kebanyakan penduduk tingkat ekonominya pas-pasan walau mungkin ada yang beberapa yang lebih. Di Desa Kutajaya ini nilai-nilai budaya secara mentalitas dapat kita lihat dalam kehidupan prilakunya sehari-hari. Dalam kesahariannya, masyarakat asli Desa Kutajaya memiliki semangat gotong royong yang cukup besar. Buktinya kita dapat melihat di mana setiap hari Jum’at diadakan kegiatan “Jum’at Bersih”. Kegiatan ini pun cukup mendapat respon aktif dari masyarakat. Mereka dengan semangat kesadaran dan kekeluargaan bergotong royong membersihkan jalan maupun memperbaikinya.

Satu sisi nilai positif mentalitas masyarakat daerah ini yaitu sangat komunal. Masyarakat hidup dalam suatu komunitas yang saling membutuhkan. Kita dapat saksikan bagaimana kerelaan masyarakat untuk saling berbagi ketika ada kegiatan bersama. Begitupun jika ada keluarga di masyarakat itu yang mengadakan suatu acara, maka masyarakat sekitar mau turut aktif membantu. Mnurut persperktif Durhemian, Desa Kutajaya ini secara ikatan masuk dalam solidaritas mekanik. Ikatan yang terbentuk di antara para masyrakat berdasarkan kesadaran individu maupun norma adat.

Masih banyak sebenarnya budaya mentalitas masyarakat Desa Kutajaya seperti anak-anak sekolahan yang cukup menghargai waktu, serta cukup dominannya wanita bekerja di pabrik daripada laki-laki, dan lain sebagainya.

Nilai-nilai budaya merupakan refleksi akan pendidikan di kehidupan masyarakat. Pendidikan harus mampu membudayakan manusia Indonesia. Penanaman akan nilai-nilai falsafah bangsa melalui pendidikan amat diperlukan sekarang guna menjaga eksistensial budaya lokal.

Dalam menumbuhkembangkan nilai budaya, salah satu cara yang dapat dilakukan yakni melalui pengembangan pendidikan muatan lokal di sekolah. Muatan lokal ini harus mampu menginspirasi para siswanya agar mengenal dan mencintai kebudayaanya. Nilai-nilai budaya yang diajarkan tidak harus bersifat top-bottom, tetapi harus berdasar kemandirian sekolah masing-masing.

Selain itu, dalam pengajaran muatan lokal ini perlu adanya penyeimbangan akan aspek penilaian. Kecenderungan sekarang ini para guru terjebak hanya dalam paradigma kognitif dalam menyampaikan pendidikan nilai-nilai moral dan budaya. Akibatnya esensi makna dari pelajaran itu tidak dapat terpatri. Maka pendidik perlu menyeimbangkan dengan sisi psikomotori serta afektif.

Dalam proses pembangunan masalah yang menjadi fundamental saat ini yaitu masalah moral atau etika pembangunan. Banyak mulai terjadi deviasi dalam arah kebijakan pembangunan di negeri kita akibat terabaikanya masalah ini. Sebagian macamnya yaitu pengangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat, masalah pemerataan penduduk yang tak kunjung selesai, kesenjangan antara pusat dan daerah sampai rendahnya kualitas SDM. Kesemuanya ini merupakan masalah ketidakadlian atau ketimpangan baik itu secara sosial maupun ekonomi.

Dasar-dasar yang menjadi acuan dalam pembangunan sering dikesampingkan demi meraup keuntungan yang semu. Dan lebih parah lagi ketika pembangunan yang sangat orientasi kepada pragmatis mampu menjatuhkan modal sosial yang ada. Padahal ini merupkan salah satu penyangga pembangunan itu sendiri. Hal ini terjadi karena etika atau moral pembangunan kita yang tidak terpatri di kita semua terutama di para pembuat kebijakan pembangunan.

Pembangunan merupakan proses besar bangsa ini yang tak boleh surut bahkan statis. Proses dalam bentuk membangun dan berbuat untuk lebih maju dan sejahtera, baik itu secara fisik maupun non-fisik.

Kita cukup ironi ketika organisasi dunia mengapresiasikan kita sebagi negara yang proses pembangunan dan demokrasi berjalan secara baik tetapi di satu sisi lain kemiskinan, keterbelakangn dan ketidakadilan masih merekat erat pada bangsa ini. Tetapi apa mau dikata lunturnya moral pembangunan seakan menenggelamkan diri kita di dalam kepentingan-kepentingan individu atau kelompok, sehingga rasa persaudaraan seakan lenyap. Pembangunan akan SDM unggul yang merata terkesampingkan.

Sekarang tampaknya pembanguan kita masih ada di persimpangan jalan, maka perlu adana keterlibatan moral secara global agar dapat menentukan arah pembangunan kita ke jalan yang lebih baik. Para pemimpinnya perlu untuk merenungi kembali paradigma etis yang harus dipegang supaya ada bingkai yang mengatur pembangunan di negeri ini.

Jika bingkai moral pembangunan ini sudah terpatri di setiap para pemimpin, pelaksana pembangunan, serta khalayak ramai maka proses pembangunan tidak akan keluar dari rel yang telah tersepakati. Pada dasarnya moral pembangunan harus dapat membangun keadilan dan perikemanusiaan di segala sektor pembangunan. Misalnya moral pembangunan mencerahkan kita untuk dapat menciptakan keharmonisan antara pembangunan fisik dan non-fisik serta keterpaduan pusat dan daerah. Dimensi pembangunan sosial harus mendapat tempat dalam pembangunan

Menyatukan antara aspek moral dan pembangunan memang bukan hal yang sepele. Atau dalam kata lain bagaimana dapat membangun dengan melibatkan moralitas bukan hal yang cukup mudah. Iming-iming kekuasaan serta pragmatisme menjadi pemisah kedua aspek ini. Akan tetapi perlunya moral dalam membangun merupakan suatu keharusan tersendiri.

Di dalam pembangunan di Indonesia sikap nasionalisme merupakan salah satu obat penawar menyatukan kedua aspek ini. Akan tetapi secara praktis kelemahannya tampak sekali yaitu tidak adanya daya hukum yang mampu mengikat moral pembangunan itu sendiri. Maka sekarang diperlukan suatu kekuatan hukum tersendiri yang mampu membantu nasionalisme dan menghukum para penyeleweng moral.

Konsessus bersama ini diharapkan dapat terus mengikat moralitas pembangunan di para aktor pembangunan ittu sendiri sehingga terpatrilah moral pembangunan di tiap individu.

Invansi Israel ini merupakan cerita bersambung dari episode ketertindasan rakyat Palestina di tanah sucinya. Tuduh menuduh antara tentara Israel dan Hamas akan siapa dahulu yang memulai konflik paling besar sejak 20 tahun lalu terus berlangsung hingga sekarang. Israel mengklaim Hamas lah yang lebih dahulu menembakkan roket-roketnya ke pemukiman Israel dan begitu sebaliknya.

Proses perdamaian yang diingikan seakan utopia di kalangan Hamas dan Israel. Proses perdamaian selalu kandas di tengah jalan. Secara umum hambatan dalam penyelesaian konflik dua negara ini yakni pertama, sikap dari negara AS yang cenderung berwajah dua (ambivalen). Di satu sisi sebagai negara yang mempunyai peran yang cukup untuk mengawal perdamaian tetapi di sisi lain AS lebih berat ke arah Israel. Aliran Israel First mendominasi perpolitikan AS dari pada aliran Evehanded.

Kedua, sikap Israel itu sendiri. Historical Theology yang berkembang di warga Israel telah membentuk ideologi dan politik mereka. Mitos-mitos teologi, seperti bangsa terpilih, tanah yang dijanjikan,bangsa tanpa tanah dan tanah tanpa bangsa telah mendorong mereka untuk terus berusaha menguasai jalur Gaza. Ketiga, peran negara-negara Arab yang kurang bekerja sama. Mereka memiliki cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan konflik Gaza ini. Selain itu urusan internal regional juga mempengaruhi negara-negara Arab dalam bersikap.

Suara kemanusiaan dari penjuru dunia akan serangan negara Yahudi ini pun terlontar. Tuntutan penghentian serangan serta gencatan senjata terus bergema di negeri-negeri dunia ini, termasuk Indonesia. Desakan agar PBB mampu bertindak proaktif terus dilakukan. Dan pada Jum’at 9 Januari lalu, DK PBB pun akhirnya mengeluarkan Resolusi 1860.

Resolusi yang intinya menyerukan segera dilakukan gencatan senjata serta mendesak agar Israel menarik semua pasukannya dari Gaza City mendapat persetujuan dari 14 negara PBB. Dengan keluarnya resolusi ini Israel dituntut agar segera menghentikan serangannya. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya.Israel dengan percaya dirinya terus memborbardir pemukiman di Palestina. Resolusi 1860 ditanggapi negara Yahudi dengan apatis disebabkan karena mereka mengklaim hampir mnyelesaikan misi agresinya.

Di sisi lain Resolusi 1860 yang dikeluarkan DK PBB terkesan sangat tidak mengikat. Dalam hal ini resolusi ini hanya berupa desakan dari PBB tanpa diiringi adanya sanksi yang tegas. Seharusnya penerapan resolusi tersebut juga diiringi dengan sanksi yudikasi yang mengikat. Selain itu dalam penerapan Resolusi PBB ini perlu adanya kesadaran sejati dari kedua belah pihak untuk mematuhinya. Akan tetapi political will dari kubu Israel maupun Hamas terlihat kurang. Tercatat tak kurang 80 lebih Resolusi DK PBB yang diabaikan oleh negara Israel.

Mengapa political will itu susah sekali? Salah satu sebab yakni belum adanya power (negara atau lembaga dunia) yang berperan dalam penjagaan political will sampai saat ini. AS, yang diharapkan mampu berperan tetapi realitanya negara ini lebih condong ke arah Israel. Selama Pemerintahan Bush saja, AS sudah melakukan veto sebanyak enam kali terhadap draf resolusi PBB yang berkaitan dengan konflik Palestina–Israel.

Krisis ekonomi global yang dampaknya mulai terasa sejak bulan Oktober lalu membawa satu catatan baru di akhir tahun 2008 ini. Kekeringan likuiditas, ambruknya beberapa perusahaan besar serta tingginya angka pemutusan kerja menjadi bingkisan untuk tahun 2009. Kegiatan ekonomi masyrakat mengamali kemerosotan serta inflasi yang tidak menentu membuat beberapa masyarakat menutup sektor ekonomi di tahun ini dengan catatan hitam.

Dampak krisis ekonomi global pun tidak ketinggalan di negeri kita, Indonesia. Anjloknya nilai IHSG serta kurs rupiah merupakan satu dari sekian banyak dampak yang ada. Banyak perusahaan mengalami sepi order dampaknya likuiditas pun berkurang. PHK menjadi solusi yang diambil oleh pihak perusahaan. DI Indonesia ini tercatat sedikitnya 6000 karyawan perusaahaan terancam mengalami PHK. Kemiskinan pun semakin bertambah jumlahnya di negeri yang permai ini.

Jumlah penganggur yang bertambah akibat tak langsung dari krisis ekonomi global membuat pemerintah perlu untuk menggagas solusi praktis. Solusi yang mampu membawa terciptanya lapangan pekerjaan baru yang padat karya. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mengkonsolidasikan usaha bersama perbankan dalam memberikan pinjaman modal usaha yang mudah dan efektif. Pemerintah harus mampu memberikan jaminan keamanan likuiditas kepada perbankan agar mau untuk mengucurkan kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kepada masyarakat yang membutuhkan.

Satu sisi lain masyarakat juga harus berpikir revolusioner guna mendapat pekerjaan. Masyarakat harus diarahkan bukan melulu menjadi dari objek maupun subjuk yang dinomorduakan dalam perusahaan. Masyarakat harus mampu menjadi subjek utamanya. Slah satu solusinya yaitu dengan membuka usaha sendiri. Pwencarian modal usaha kepada instasi perbankan menjadi solusi praktis yang harus dijalankan oleh masyarakat.

Peluang UMKM

Solusi perlunya pemerintah, perbakan serta masyarakat menjadikan sektor UMKM menjadi tumpuan ekonomi di tengah arus krisis ekonomi ini merupakan jalan keluar yang cukup rasional. Belajar dari tahun 1998 ketika ekonomi kita terguncang kita melihat bagaimana sektor moneter di negeri ini berjatuhan. Tetapi tidak dengan sektor real yang dalam hal ini bergerak dalam sektor UMKM. Sektor ini mampu bertahan dengan tetap menjaga likuiditasnya melalui order dari para warga setempat. Keguncangan sektor ekspor kurang mempengaruhi kepada perkembangan UMKM ini.

Sekarang ini maka tidak aneh jika mulai ada beberapa investor asing yang mulai mengalihkan investasinya ke arah sektor UMKM ini. Di Sukabumi investor Korea mulai membangun industri tekstil di daerah setempat. Dengan mempekerjakan beberapa penduduk setempat menjadi buruh pabrik telah membantu dalam membuka lapangan pekerjaan penduduk setempat. Usahanya pun berkembang. Walau krisis gobal menimpa tidak mempengaruhi gerak roda produksinya. Maka ada rencana berkembang untuk memperluas usahanya tersebut ke daerah-daerah lain.

Potret dari sukses dan pentingnya sektor real dalam arus badai krisis ekonomi global memang jarang terangkat ke permukaan. Negeri ini terlalu sibuk mengurusi sektor moneter yang pada asasnya hanya mempunyai pengaruh sekitar 30% terhadap perekonomian warga Indonesia. Maka sekarang pemerintah perlu mencanngakan program pengembangan sektor UMKM ini. PNPM Mandiri memang dirasa satu cara mengembangkan sektor ini dan ini perlu dikembangkan dengan mengevaluasi kontinu program tersebut menjadi lebih baik. BLT bukan solusi karena hanya menjadikan masyarkat peminta dan malas berkreasi. Maka pemerintah perlu menggagas program lain yang lebih mampu berproduktif bagi masyarakat dan sekitarnya.

Untuk itu semua maka yang diperlukan sekarang yaitu pentashfiyahan agama. Proses di mana menata kembali (pemurinian) ajaran agama yang benar, menjauh dari kesalahan interpretasi serta kembali kepada pemahaman yang benar. Pemahaman yang berdasar bukan hanya akan Alqur’an dan Sunnah yang benar saja akan tetapi juga dengan pemahaman para ulama yang benar-benar alim dan kompeten. Pelurusan pemahaman dengan manhaj (metode) yang shahih, yang mengikuti jalan beragama Rasulullah dan para sahabatnya.

Pentashfiyahan agama yang merupakan jalan keluar meredam aksi teror mengatasnamakan agama ini harus mampu menjadi starting point untuk melangkah ke depan. Dengan adanya pentashfiyahan agama yang benar-benar dijalankan maka akan melhirkan suatu proses pendidikan yang tidak salah arah. Penginterpretasian akan suatu hal akan menjadi jelas.

Tashfiyah agama dan selalu dibarengi pendidikan berkelanjutan ini merupkan kunci untuk keluar dari pengatasnamaan agama yang salah. Segala pergerakan yang melalaikan hal ini hanya akan menjadi sebuah gerakan yang keliru. Seperti misal niat untuk pengatasnamaan jihad akan menjadi suatu yang keliru jika ajaran tentang jihad pun belum mendalam bahkan cenderung ada salah dalam penginterpretasian. Maka telah jelas pemurnian akan ajaran agama yang benar merupkan suatu cara yang mampu menjadi vaksin penangkal bahaya teror pengatasnamaan agama ini.

“…kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,maka kembalikanlah kepada Al-Qur’an dan Sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman…”(An-Nisa:59)

Pilihan merupakan sesuatu yang biasa dialami manusia. Ketika ada suatu masalah biasanya kita akan dihadapkan pada pilihan yang tersirat di dalam masalah tersebut. Manusia ketika menghadapi pilihan akan melakukan suatu komparatif urutan atau biasa disebut skala prioritas. Skala prioritas menunjuki urutan pilihan yang kita pilih setelah melalui proses kajian yang komprehensif. Menarik jika kita analogikan proses memilih dengan sebuah keadaan realita masyarakat. Di dalam masyarakat yang kecamuk sosial terus berkembang suatu pilihan merupakan hal yang harus kita lakukan. Pada dasarnya pilihan dalam menghasdapi suatu realita masyarakat dapat terbagi menjadi tiga yakni setuju, tidak setuju dan tidak ambil keputusan alias netral.

Ketika realita sosial terjadi, sebagai contoh masalah penggusuran rumah oleh aparat pemerintah maka individu akan membuat pilihan akan realita tersebut. Pertama, kelompok yang setuju. Di mana mereka ini turut mendukung roda realita yang ada yaitu agar penggusuran terus terjadi. Kedua, tidak setuju. Di mana mereka menentang akan realita yang ada. Mereka merupakan kubu kontra akan program penggusuran yang terjadi. Jadi kubu kontra ini menginginkan realita penggususran berhenti. Terlepas dari dua pilihan tadi maka di sini tidak dipaparkan mengenai kedua kubu ini. Mereka pada dasarnya yang telah membuat pilihan yaitu setuju maupun tidak setuju telah melakukan analisis yang “mungkin” rasional akan kenyataan yang ada. Mereka ini dasarnya telah membuat pilihan yang konkret dan langsung dengan berlandas akan argument yang ada.

Permasalahan sekarang yaitu satu sikap pilihan yaitu netral. Sikap netral pada esensi dasar katanya yaitu tidak berpihak akan dua sesuatu. Netral selalu diasosiasikan akan sikap yang menatap masalah secara berimbang, atau mungkin bisa dikatakan setuju dan tidak setuju. Pertanyaan sskarang apakah benar demikian. Menurut teori tradisional (kajian sosiologis) yang melihat bahwa teori-teori yang ada pada dasarnya mengkonsepkan kalau niali-nilai yang ada berlaku umum, memandang stigma sikap netral seperti yang dijelaskan tadi, berimbang apa adanya. Teori tradisional menganggap bahwa pada dasarnya sikap netral merupakan sikap yang baik demi menjaga harmonisasi struktur-struktur sosial yang ada. Jadi sikap ini merupakan bagian dari pilihan manusia.

Melihat pengertian sikap netral yang dijelaskan oleh teori tradisioal maka pada prkembangan selanjutanya muncul suatu antitesis akan aksioma tersebut. Teori tradisional terus dikaji mengenai metode yang digunakan hingga akhirnya sampai pada titik balik akan gagalnya teori tradisional itu. Teori kritis lahir sebagai sintesis akan teori tradisional yang dianggap tidak memiliki landasan yang kuat. Teori kritis memandang masalah kenetralan ini berbeda dengan teori sebelumnya.

Menurut Horkheimer, salah satu tokoh yang mencetuskan teori kritis memandang sikap netral merupakan sebuah ilusi. Sikap netral dianggap sebagai pensamaran akan sikap setuju. Jadi pada dasarnya sikap netral sama saja membiarkan realita sosial yang ada. Analoginya bisa di lihat sebagai berikut ketika seorang wanita dipukuli oleh suaminya maka akan ada dua persepsi yaitu yang setuju dan tidak setuju. Kedua hal ini telah jelas. Tetapi akan ada pihak yang bersikap netral di sinalah polemik terjadi. Menurut Horkheimer, ketika orang bersikap netral maka dia sama saja membiarkan realita terjadi di mana wanita tadi terus dipukuli hingga luka parah. Maka netral merupakan ilusi yang samar yang menyebakan kita pada dasarnya membiarkan relaita yang ada tetapi dengan topeng kepura-puraan. Sikap netral berarti membiarkan apa yang terjadi alias setuju.

Pertanyaan sekarang apakah netral itu hipokrit…!??